PANGKALPINANG — Peredaran rokok yang diduga ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya aparat melakukan penertiban barang kena cukai, sejumlah merek rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan justru disebut masih mudah ditemukan di sejumlah toko tradisional.
Merek *68 Bold* dan *Hilton*, misalnya, disebut mulai marak beredar di wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan hingga Belitung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: *sejauh mana efektivitas pengawasan* dan *penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Babel?*
Pertanyaan itu semakin mengemuka setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan terhadap sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal di kawasan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang.
Penggeledahan tersebut melibatkan *Korem 045/Garuda Jaya* dan *Bea Cukai Pangkalpinang*. Sejumlah dus rokok disebut diamankan untuk kepentingan penindakan lebih lanjut.
Namun, setelah kegiatan tersebut, publik hingga kini masih mempertanyakan perkembangan penanganannya.
Apakah barang bukti yang diamankan telah ditindaklanjuti melalui proses hukum? Siapa pemilik gudang? Siapa pemasok barang? Dari mana rokok tersebut berasal? Dan yang paling penting, *apakah pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan telah diperiksa?*
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.
Sebab, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semestinya berhenti pada penyitaan barang. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, aparat perlu menelusuri rantai distribusi secara menyeluruh, mulai dari pemasok, gudang penyimpanan, distributor, pengecer hingga pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali.
Jika hanya barang yang disita sementara jaringan distribusinya tetap berjalan, maka penindakan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera.
*Bukan Sekadar Pelanggaran Administratif*
Peredaran rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai bukan persoalan sepele. Selain berpotensi merugikan penerimaan negara, pelanggaran terhadap ketentuan barang kena cukai dapat masuk dalam ranah pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
Penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, termasuk dugaan pita cukai palsu atau tidak sah, juga merupakan persoalan yang harus diverifikasi secara serius oleh aparat berwenang.
Karena itu, apabila benar terdapat dugaan rokok menggunakan pita cukai palsu, persoalannya tidak lagi sebatas soal perdagangan ilegal, tetapi menyangkut dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
*Dugaan “Dana Koordinasi” Mencuat*
Di tengah maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal tersebut, muncul pula tudingan mengenai dugaan adanya praktik “koordinasi” antara pemain rokok ilegal dengan oknum tertentu.
RM, warga Pangkalpinang yang mengaku pernah mengetahui aktivitas peredaran rokok ilegal, mempertanyakan tidak terlihatnya keterlibatan kepolisian setempat dalam kegiatan penggeledahan gudang di Tua Tunu tersebut.
Menurutnya, kondisi itu kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
“Dengan tidak diikutsertakannya pihak kepolisian setempat, publik menduga ada oknum pejabat polisi di Bangka Belitung yang menerima dana koordinasi. Percuma saja penggeledahan dilakukan apabila tidak memberikan efek jera,” ujar RM.
Tudingan tersebut tentu masih sebatas pernyataan dan *belum merupakan fakta hukum*. Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah.
Namun, tudingan tersebut justru menjadi alasan penting bagi aparat untuk memberikan penjelasan secara transparan.
Apabila dugaan itu tidak benar, pemeriksaan dan klarifikasi secara terbuka dapat menjadi cara untuk membersihkan nama institusi. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan maupun aliran dana ilegal, maka proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
*LSM TOPAN RI Perwakilan Bangka Belitung Siapkan Laporan ke Jakarta*
Sorotan terhadap persoalan ini kini mulai diarahkan kepada institusi penegak hukum di tingkat pusat.
*M Zen, Ketua Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bangka Belitung (TOPAN-RI DPW Babel)*, menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan laporan resmi kepada *Kapolri* dan *Direktur Jenderal Bea dan Cukai RI*.
Laporan tersebut, kata M Zen, akan mengungkap dugaan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal sekaligus meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk membuat laporan secara resmi terkait peredaran rokok ilegal. Kami sudah mengantongi data terkait dugaan keterlibatan oknum pejabat polisi dan pejabat Bea Cukai Pangkalpinang yang sengaja melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal di Bangka Belitung,” kata M Zen.
Ia juga mengklaim memiliki data mengenai dugaan penggunaan pita cukai palsu yang menurutnya berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami akan menyerahkan data tersebut kepada institusi yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai hukum,” tegasnya.
*Jangan Hanya Pedagang Kecil yang Ditindak*
Persoalan rokok ilegal pada akhirnya bukan hanya soal pedagang yang menjual di warung atau toko kecil.
Jika memang terdapat jaringan besar di belakang peredaran tersebut, maka penindakan seharusnya diarahkan kepada aktor utama yang mengendalikan distribusi dan pembiayaan.
Sebab, sulit membayangkan peredaran rokok dalam jumlah besar dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya jaringan pemasok, gudang, distributor dan pemodal.
Karena itu, publik kini menunggu jawaban konkret dari aparat penegak hukum dan Bea Cukai.
*Bagaimana perkembangan kasus gudang di Tua Tunu? Ke mana barang bukti dibawa? Siapa pemilik dan pengelolanya? Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga sebagai pemasok dan pengendali? Dan apakah benar terdapat dugaan “dana koordinasi” kepada oknum aparat?*
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui proses pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti.
Jika memang tidak terjadi pembiaran, maka penindakan terbuka dapat menjadi bukti bahwa negara hadir.
Namun jika ditemukan pelanggaran atau keterlibatan oknum aparat, maka hukum harus ditegakkan tanpa melihat jabatan maupun institusinya.
Sebab, pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata persoalan menyita beberapa dus rokok. Lebih jauh dari itu, persoalannya menyangkut *potensi kerugian penerimaan negara, kepastian hukum, serta integritas aparat dalam menjalankan kewenangan negara.*
Publik Babel kini menunggu: *apakah penggeledahan gudang Tua Tunu benar-benar menjadi pintu masuk membongkar jaringan rokok ilegal, atau hanya berhenti sebagai kegiatan penyitaan tanpa menyentuh aktor utama di belakangnya?*. (KBO Babel)
Tags:
Berita
